Pemkab Batang Hari Luncurkan Aplikasi Rumah Bunda

BATANG HARI, TIGASISI.NET - Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Jambi meluncurkan aplikasi Rumah Bunda guna membuka akses pengaduan dan penyampaian aspirasi masyarakat secara lebih mudah, terbuka, dan terintegrasi.

Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief di Muara Bulian, Kamis, mengatakan, kehadiran aplikasi tersebut merupakan respons pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat yang menginginkan adanya saluran pengaduan selain melalui pelayanan tatap muka.

"Melalui aplikasi ini masyarakat bisa menyampaikan keluhannya secara langsung kepada pemerintah,"katanya.

Untuk aplikasi tersebut sebagai salah satu inovasi pelayanan publik untuk membuka akses pengaduan dan penyampaian aspirasi masyarakat secara lebih mudah, terbuka, dan terintegrasi.

Namun, dengan perkembangan teknologi membuat masyarakat juga membutuhkan saluran digital yang dapat digunakan dengan lebih mudah.

“Sebelumnya kita menerima pengaduan langsung, tatap muka. Namun, dengan perkembangan zaman kita launching aplikasi nya,"ujarnya.

Selain itu, Bupati Batang Hari berharap aplikasi Rumah Bunda dapat mendorong masyarakat lebih berani dan terbuka dalam menyampaikan kebutuhan, keluhan, maupun kritik terhadap pelayanan pemerintah.

Bupati Batang Hari Hadiri Rapat Paripurna Kesepakatan APBD P

BATANG HARI, TIGASISI.NET - Bupati Batang Hari menghadiri rapat paripurna dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Rapat paripurna digelar di Ruang Pola Gedung DPRD Batang Hari, Jumat (25/9), dan dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Rahmad Hasrofi, Wakil Ketua II DPRD Batang Hari, serta anggota DPRD Batang Hari.

Dalam rapat tersebut, Rahmad Hasrofi memimpin proses penandatanganan Nota Kesepakatan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 antara Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan DPRD.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif terhadap rancangan perubahan anggaran yang diajukan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

Melalui kesepakatan ini, DPRD Batang Hari menjalankan fungsi anggaran dalam memastikan kebijakan perubahan APBD dapat dibahas dan diarahkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta kepentingan masyarakat.

UAS : Kegiatan Religi Mampu Tingkatkan Pendapatan UMKM

 

TANJAB BARAT - Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hj. Fadhilah Sadat, S.H., menghadiri acara Zikir Bersama dalam rangka Event Wisata Religi Peringatan Haul Akbar Sulthonul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani Tahun 2026. Kegiatan keagamaan tersebut dipusatkan di Pondok Pesantren Al-Baqiyatush Shalihat, Kuala Tungkal, Selasa malam (22/09/2026).

Kehadiran Bupati bersama Ketua TP PKK di tengah ribuan jemaah menjadi bagian dari dukungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan sekaligus pengembangan wisata religi di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Anwar Sadat menyampaikan bahwa pelaksanaan haul akbar tidak hanya menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan kecintaan terhadap ulama, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap aktivitas perekonomian masyarakat.

Menurutnya, kehadiran jemaah dari berbagai wilayah turut menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar lokasi kegiatan.

“Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk memfasilitasi kelancaran kegiatan religi ini. Peringatan haul menjadi momentum penting untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya para pelaku usaha kecil di sekitar kawasan Kuala Tungkal,” ujar Bupati Anwar Sadat.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tausiah agama yang disampaikan Tuan Guru KH. Muhammad Syafi’i Aslam, ulama asal Palangka Raya.

Dalam tausiyahnya, KH. Muhammad Syafi’i Aslam mengajak seluruh jemaah untuk meneladani akhlak, keteguhan iman, serta perjuangan dakwah Islam yang diwariskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Jambi, unsur Forkopimda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Setda, para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, alim ulama, tokoh masyarakat, Ketua GOW, Ketua DWP, serta tamu undangan lainnya.

UAS Hadiri Haul di Pesantren Albaqiyatuhs Shalihat

TANJAB BARAT -  Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hj. Fadhilah Sadat, S.H., menghadiri Haul Akbar Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Serta Milad Majlis Ta'lim Al-Hidayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Ke-47 Tahun 2026 di Pondok Pesantren Al-Baqiyatush Shalihat, Rabu (23/09/2026).

‎

‎Haul Akbar yang menjadi salah satu agenda wisata religi sekaligus kegiatan rutin tahunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri ulama, masyayikh, tokoh agama, tokoh masyarakat, santri, jamaah, serta tamu undangan dari berbagai daerah.

‎

‎Turut hadir Wakil Gubernur Jambi, Wakil Bupati Bungo, Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kapolres Tanjung Jabung Barat, unsur Forkopimda, pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Baqiyatush Shalihat, Ketua GOW dan Ketua DWP Kabupaten Tanjung Jabung Barat, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, unsur vertikal, perwakilan Kabupaten Indragiri Hilir beserta rombongan, pimpinan perbankan dan perusahaan, serta para sesepuh, alim ulama, habaib, kiai, tuan guru, masyayikh dan mursyid Thariqah Al-Qadiriyyah wa Naqsyabandiyyah.

‎

‎Hadir pula keluarga besar Ayahanda KH. Muhammad Ali bin KH. Abdul Wahab, para asatidz dan asatidzah, santri, jamaah majelis, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

‎

‎Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan Ummul Qur’an yang dipimpin Tuan Guru KH. Abdul Hakim, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh ananda Rijalul Fiqri, perwakilan Provinsi Jambi pada cabang remaja putra dalam MTQ Tingkat Nasional di Kota Semarang, Jawa Tengah.

‎

‎Dalam sambutannya, Bupati Anwar Sadat menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya haul sekaligus silaturahmi bersama para ulama, masyayikh, santri dan jamaah dalam suasana penuh keberkahan.

‎

‎Menurutnya, peringatan haul bukan sekadar kegiatan seremonial untuk mengenang wafatnya ulama besar, tetapi menjadi momentum untuk meneladani ilmu, ibadah, ketawadhuan dan akhlak orang-orang saleh.

‎

‎“Peringatan haul bukan sekadar agenda seremonial mengenang wafatnya ulama besar, melainkan momentum penting untuk meneladani ilmu, ibadah, ketawadhuan, dan akhlak orang-orang saleh,” ujar Bupati.

‎

‎Bupati menjelaskan, ajaran Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagaimana tertuang dalam karya beliau Al-Ghunyah, mengajarkan bahwa syariat dan tasawuf tidak dapat dipisahkan. Kedekatan kepada Allah SWT harus tercermin dalam kasih sayang dan integritas dalam kehidupan sehari-hari.

‎

‎“Nilai-nilai tasawuf tidak hanya hidup di majelis dan masjid, tetapi juga di rumah, pasar, kantor, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelasnya.

‎

‎Ia menilai nilai-nilai akhlak tersebut memiliki relevansi dalam pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pembangunan fisik, kata Bupati, perlu diimbangi dengan pembangunan manusia yang jujur, berakhlak dan berintegritas.

‎

‎“Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memasukkan agenda Haul Akbar ini sebagai bagian dari event wisata religi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai wujud komitmen membangun daerah yang berkah dan madani,” ungkapnya.

‎

‎Di hadapan para santri dan generasi muda, Bupati juga mengajak agar menjadi generasi yang kuat dalam ilmu agama, bersih hatinya, sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan keterampilan zaman.

‎

‎“Daerah kita membutuhkan generasi yang religius sekaligus profesional,” tegasnya.

‎

‎Mengakhiri sambutannya, Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Baqiyatush Shalihat, para masyayikh, ulama dan seluruh panitia atas terselenggaranya kegiatan tersebut dengan sukses dan khidmat.

‎

‎“Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi pondok pesantren ini, menjaga para guru dan ulama kita, serta menjadikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat daerah yang aman, rukun dan sejahtera,” harapnya.

‎

‎Selanjutnya, Wakil Gubernur Jambi dalam sambutannya menyampaikan bahwa momentum haul dan silaturahmi tersebut menjadi sarana untuk memperkuat ukhuwah Islamiah serta menjaga persatuan dan kesatuan.

‎

‎Wakil Gubernur juga mengajak seluruh jamaah agar bijak dalam menerima dan menyikapi berbagai informasi maupun isu yang berkembang. Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya serta senantiasa menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat.

‎

‎Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tausiah agama yang disampaikan Tuan Guru KH. Muhammad Syafi’i Aslam, Pimpinan Pondok Pesantren dan Majelis Sifyaul Qulub Samarinda, Kalimantan Timur.

‎

‎Dalam tausiahnya, KH. Muhammad Syafi’i Aslam menyampaikan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan umat serta bangsa di tengah dinamika perkembangan zaman. Ia mengajak jamaah untuk senantiasa meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, serta para alim ulama dalam kehidupan sehari-hari.

‎

‎Ia juga menekankan pentingnya menanamkan sikap tawadhu dan sifat dermawan sebagai bagian dari akhlak mulia yang perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.

‎

‎Seluruh rangkaian Haul Akbar Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sirrahu serta Masyayikh Mursyid Thariqah Al-Qadiriyyah wa Naqsyabandiyyah Tahun 2026 kemudian ditutup dengan doa bersama.

Pengurus IBI Tanjab Barat Resmi Dikukuhkan Bupati

 TANJAB BARAT - Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag.,  mengukuhkan Pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Masa Bakti 2023–2028 dalam rangkaian HUT ke-75 IBI Tahun 2026 di Gedung Pola Utama Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Selasa (22/9/2026).

Bupati menyampaikan selamat kepada pengurus yang baru dikukuhkan dan berharap IBI terus memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak. Menurutnya, IBI memiliki peran strategis sebagai organisasi profesi dan mitra pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi profesi, fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah desa, kader, keluarga, dan masyarakat. Salah satu perhatian bersama adalah menurunkan angka kematian bayi hingga 5,4 per 1.000 kelahiran hidup dan meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap hingga 93,3 persen. Saat ini, cakupan imunisasi dasar lengkap masih sekitar 64 persen sehingga diperlukan langkah yang lebih intensif dan inovatif.

“Ini menjadi tugas kita bersama. Tidak hanya aspek kuratif, tetapi juga promotif dan preventif. Kita perlu memberikan pemahaman kepada ibu hamil, ibu menyusui, remaja putri, serta pasangan yang akan memasuki kehidupan rumah tangga mengenai pentingnya kesehatan ibu dan anak,” ujar Bupati.

Bupati juga menekankan pentingnya edukasi kesehatan yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Pemkab Tanjab Barat, lanjutnya, berkomitmen mendukung penguatan tenaga kesehatan dan peningkatan pelayanan hingga tingkat puskesmas dan desa, termasuk mengoptimalkan peran bidan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

“Teruslah melayani masyarakat dengan perhatian dan sepenuh hati. Pengabdian ibu-ibu sekalian bukan hanya untuk pelayanan kesehatan hari ini, tetapi juga untuk menyiapkan generasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sehat dan berkualitas di masa yang akan datang,” pesan Bupati.

Sementara itu, Ketua IBI Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bdn. Safrida, S.Tr.Keb., menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemkab Tanjab Barat. Ia mengatakan, HUT ke-75 IBI menjadi momentum refleksi dan evaluasi sekaligus memperkuat komitmen meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan, solidaritas, profesionalisme, serta sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan bidang kesehatan.

IBI Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini memiliki sekitar 669 anggota yang tersebar di 19 ranting, yang bertugas di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya.

Safrida mengajak seluruh anggota terus meningkatkan kompetensi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga berharap dukungan Pemkab dalam penguatan sumber daya manusia serta program kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, dan program kesehatan lainnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Hj. Fadhilah Sadat, S.H., Ketua GOW, unsur Forkopimda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas P3AP2KB, kepala puskesmas, para bidan, pengurus IBI, dan tamu undangan lainnya.

Dengan kepengurusan baru, IBI Tanjung Jabung Barat diharapkan semakin solid dan profesional dalam memperkuat pelayanan kesehatan serta bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkualitas.

Wabub Katamso Dengarkan Pemandangan Umum Fraksi Soal Ranoerda APBD 2027

 

TANJAB BARAT - Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2027, Senin (21/09/2026).

‎

‎Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hamdani, S.E., didampingi Wakil Ketua II, Hasan Basri Harahap, S.H. Agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat paripurna sebelumnya dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

‎

‎Dalam pandangan umum yang disampaikan secara bergantian, seluruh fraksi menyatakan setuju agar Ranperda APBD 2027 dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya, dengan sejumlah catatan untuk penyempurnaan arah kebijakan anggaran.

‎

‎Fraksi PDI Perjuangan melalui Doni Indri Saragih, S.Pd., menekankan penguatan kemandirian fiskal dan optimalisasi potensi daerah tanpa membebani masyarakat. Selanjutnya, Fraksi NasDem melalui Melda Arisandi, S.Kom., mendorong agar APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang adil, transparan, terukur, dan memberikan manfaat nyata.

‎

‎Sejalan dengan itu, Fraksi Keadilan Pembangunan melalui Endri Avian serta Fraksi Kebangkitan Bangsa melalui H. Subari, S.Ag., menekankan agar anggaran diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan dasar, sekaligus menggali potensi PAD.

‎

‎Sementara Fraksi Golkar melalui Nurkholis, S.T., memberikan perhatian pada penguatan ekonomi dan daya beli, infrastruktur, pertanian, perkebunan, pendidikan dan kesehatan. Fraksi PAN melalui Dedi Irawan mendorong peningkatan pendapatan daerah, penggalian potensi lokal, percepatan infrastruktur, ketepatan pelaksanaan program, kesejahteraan masyarakat, serta penurunan prevalensi stunting.

‎

‎Menutup rangkaian pandangan, Fraksi Gerindra melalui Sutejo, S.M., menekankan penguatan PAD, pemerataan infrastruktur, serta penyusunan program yang terinci dan terukur.

‎

‎Dengan demikian, seluruh fraksi menyepakati Ranperda APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan, dengan berbagai masukan tersebut menjadi bahan pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah agar kebijakan anggaran semakin tepat sasaran dan mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

‎

‎Rapat turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hermansyah, S.STP., M.H., perwakilan unsur Forkopimda, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

 perwakilan instansi vertikal, KPU, perbankan, BUMD, insan pers, serta undangan lainnya.

Zulva Fadhil Pinta Pegawai Rumah Bunda Responsif Terhadap Aduan Masyarakat

BATANG HARI, TIGASISI.NET - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Batang Hari, Jambi mendorong agar setiap aduan masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi Rumah Bunda tidak berhenti sebatas laporan.

Pada kesempatan itu Ketua TP PKK Kabupaten Batang menyampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama TP PKK Kecamatan.

Ketua TP PKK Kabupaten Batang Hari, Zulva Fadhil di Muara Bulian, Rabu, mengatakan bahwa Rumah Bunda merupakan salah satu inovasi Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah daerah dalam menyampaikan kebutuhan maupun persoalan yang dihadapi.

"Jika mendapatkan aduan dari Rumah Bunda segera mendapatkan tindak lanjut dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,"katanya.

Untuk itu, Bunda Zulva meminta jajaran TP PKK di tingkat kecamatan dan desa untuk aktif memantau setiap laporan yang masuk melalui Rumah Bunda.

“Saya meminta seluruh aduan masyarakat yang masuk melalui Rumah Bunda di kecamatan agar dapat segera ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan dinas terkait. Jangan sampai aduan masyarakat berhenti hanya pada penyampaian, tetapi harus ada tindak lanjut dan solusi yang jelas,”ujarnya.

Menurutnya, diperlukan koordinasi yang baik antara TP PKK dengan perangkat daerah agar setiap persoalan yang disampaikan masyarakat dapat diteruskan kepada OPD yang memiliki kewenangan.

Pemkab Batang Hari Mulai Bangun Rumah Relokasi Warga Lorong Kayo Hitam

BATANG HARI, TIGASISI.NET - Pemerintah daerah mulai membangun rumah relokasi bagi masyarakat terdampak abrasi di Kabupaten Batang Hari, Jambi.

Pembangunan itu mendapat dukungan anggaran Rp11,9 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan total 48 unit rumah yang diperuntukkan bagi kepala keluarga (KK) terdampak abrasi.

Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi, Yusra Dwiyani di Muara Bulian, Kamis, mengatakan untuk tahap awal kementerian menyediakan 48 unit rumah sesuai dengan jumlah 48 KK yang telah terdata.

"Untuk saat ini dari kementerian hanya ada 48 unit, nantinya kita konfirmasi ke pemerintah daerah jika ada penambahan lebih lanjut," katanya.

Untuk pembangunan mulai dilaksanakan pada 16 September 2026 dan ditargetkan selesai pada 31 Desember 2026. Namun, pelaksana pembangunan berupaya agar seluruh unit dapat diselesaikan lebih cepat dari target.

Dan pembangunan rumah relokasi tersebut dilakukan bekerja sama dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari.

Selain itu, Yusra mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi berbagai kendala selama proses pembangunan, termasuk kondisi cuaca.

"Kami usahakan lebih cepat. Jika ada kendala hujan atau lainnya, mitigasi risiko sudah kita lakukan dan sudah kita siapkan," katanya.

Dengan dimulainya pembangunan ini, pemerintah berharap 48 KK terdampak abrasi dapat segera memperoleh hunian yang lebih aman dan layak.

Pembangunan yang menggunakan dana APBN tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat yang terdampak abrasi, dengan target penyelesaian sebelum pergantian tahun.

Bupati Batang Hari Pinta Kinerja Agraria Berpihak Pada Kesejahteraan Masyarakat

BATANG HARI, TIGASISI.NET - Bupati Kabupaten Batang Hari Muhammad Fadhil Arief mengatakan bahwa pelaksanaan Reforma Agraria di daerah setempat tidak boleh berhenti pada persoalan legalisasi dan redistribusi tanah.

"Program tersebut harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,"katan Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief menghadiri rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Batang Hari yang digelar pada 2 September 2026.

Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada pelaksanaan Reforma Agraria, khususnya Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), yang menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mendorong pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah.

Selain itu, Bupati Fadhil meminta pelaksanaan GTRA dilakukan dengan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial. Menurutnya, setiap program harus disusun secara menyeluruh, melibatkan lintas sektor, memiliki sasaran wilayah yang jelas serta didukung data yang akurat.

“Pendekatan ini sangat penting agar pelaksanaan GTRA tidak berjalan secara parsial, tetapi mampu memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan,” ujar Fadhil.

Ia menekankan, keberadaan TORA tidak semata-mata memberikan kepastian hukum atas tanah kepada masyarakat. Lebih jauh, program tersebut harus diikuti dengan penataan akses agar tanah yang telah ditata dapat memberikan nilai ekonomi bagi penerimanya.

Penataan akses tersebut dapat dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi, bantuan usaha, akses permodalan, pembangunan infrastruktur pendukung hingga penguatan kelembagaan masyarakat.

“Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap langkah yang dilakukan harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan,” ujarnya.

TORA sendiri merupakan tanah yang ditetapkan pemerintah untuk ditata melalui program Reforma Agraria, baik melalui redistribusi tanah maupun legalisasi aset bagi masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai subjek tersebut.

Melalui koordinasi GTRA, pemerintah daerah bersama berbagai pihak diharapkan dapat memastikan pelaksanaan Reforma Agraria berjalan terarah dan tidak hanya menyelesaikan persoalan administrasi pertanahan, tetapi juga membuka akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi.

Katamso : Penanganan Karhutla Bukan Hanya Tanggung Jawab Pemerintah

 

TANJAB BARAT - Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., membuka Rapat Koordinasi Lanjutan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Ruang Pola Utama Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Rabu pagi (16/09/2026).

‎

‎Rakor tersebut digelar sebagai tindak lanjut untuk memperkuat pencegahan dan penanganan Karhutla di wilayah Tanjung Jabung Barat. Forum ini dihadiri unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, BMKG, kejaksaan, instansi teknis, para camat, serta perusahaan.

‎

‎Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa penanganan Karhutla memerlukan sinergi seluruh pihak. Tercatat 587 kejadian kebakaran dan 1.249 titik api di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kondisi ini berdampak terhadap lingkungan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

‎

‎“Penanganan Karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ini merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi pemerintah, TNI, Polri, perusahaan, dan masyarakat. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap wilayah konsesinya, sementara masyarakat juga perlu terus diberikan pemahaman tentang pembukaan lahan tanpa bakar,” tegas Wakil Bupati.

‎

‎Selanjutnya, ia meminta perusahaan memperkuat pengawasan di wilayah konsesi, memastikan Masyarakat Peduli Api (MPA) berfungsi optimal, serta menyiapkan personel dan peralatan untuk merespons kebakaran dengan cepat. Selain itu, Polres dan Kodim juga diminta memperkuat sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar. Sementara itu, sektor kehutanan diharapkan mendukung penyediaan embung dan kanal di kawasan rawan.

‎

‎Lebih lanjut, Wakil Bupati meminta para camat berkomunikasi aktif dengan perusahaan di wilayah masing-masing. Khusus Camat Tungkal Ilir dan Camat Bram Itam, bersama DPMPTSP dan Dinas Lingkungan Hidup, diminta berkoordinasi dengan kepala desa terkait pengaturan dan pengawasan aktivitas pembakaran arang.

‎

‎“Yang kita perlukan adalah langkah konkret dan sinergi yang kuat. Setiap pihak harus memahami tugasnya, saling mendukung, dan bergerak cepat ketika muncul potensi kebakaran,” lanjutnya.

‎

‎Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hermansyah, S.STP., M.H., yang bertindak sebagai moderator, menyampaikan hasil koordinasi lintas OPD. Dinas Kesehatan menyatakan siap memantau kualitas udara, sedangkan BPBD dan Damkar mendukung penanganan melalui personel dan peralatan yang tersedia. Pemerintah juga menyiapkan langkah penetapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

‎

‎Dalam kesempatan tersebut, BMKG Provinsi Jambi memaparkan analisis curah hujan dan prospek iklim untuk dua dasarian berdasarkan kondisi per 15 September 2026. Paparan tersebut menjadi bahan untuk memantau perkembangan dan potensi cuaca.

‎

‎Berikutnya, Pasi Ops Kodim 0419/Tanjab Kapten Inf. Sigit Purnomo Rico menyampaikan kesiapan personel, pemetaan wilayah rawan, penyiapan sumber air, serta langkah deteksi dini dan penanganan kebakaran, serta Kabag Ops Polres Tanjung Jabung Barat AKP Hermanto, S.H., memaparkan langkah kepolisian dalam sosialisasi, patroli, pemantauan titik rawan, pemadaman dan pendinginan, serta penegakan hukum terhadap kasus Karhutla.

‎

‎Di sisi lain, Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa pemantauan kualitas udara dilakukan melalui 16 puskesmas sebanyak dua kali sehari. Hingga Pembagian masker kepada masyarakat juga telah dilakukan sejak 24 Agustus 2026 untuk mengantisipasi dampak kabut asap.

‎

‎Selanjutnya, Dinas Perkebunan dan Peternakan menekankan penerapan pembukaan lahan tanpa bakar atau zero burning, deteksi dini, respons cepat, serta penguatan kelembagaan bagi pemegang IUP. Pencegahan dinilai perlu dilakukan sejak potensi kebakaran teridentifikasi.

‎

‎Pada kesempatan yang sama, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat mengingatkan bahwa tanggung jawab hukum dalam penanganan Karhutla tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang dilakukan secara sengaja, tetapi juga dapat mencakup kelalaian. Setiap pihak yang bertanggung jawab di wilayah kerja masing-masing diminta memastikan instrumen pencegahan, personel, dan peralatan siap digunakan.

‎

‎Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hamdani, S.E., menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi penanganan Karhutla.

‎

‎Pada akhir rakor, Wakil Bupati menegaskan bahwa hasil pembahasan harus ditindaklanjuti melalui tindakan nyata. Ia juga menyoroti keterlibatan perusahaan. Dari 37 perusahaan yang diundang, baru 13 perusahaan yang hadir dalam forum tersebut.

‎

‎“Kami meminta perusahaan yang memiliki tanggung jawab di wilayah konsesinya untuk hadir dan terlibat secara aktif. Jangan menunggu api membesar baru bergerak. Data harus lengkap, personel dan peralatan harus siap, serta seluruh persyaratan operasional harus dipenuhi,” tegasnya.

‎

‎Menurut Wakil Bupati, kesiapsiagaan tidak cukup dibahas dalam forum koordinasi, tetapi harus diterapkan di lapangan. Oleh karena itu, hasil rakor diharapkan segera ditindaklanjuti melalui deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan, respons cepat, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan sesuai kewenangan masing-masing.

‎

‎Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala DPMPTSP, Manggala Agni, Basarnas, para camat; serta perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.